Mahfud MD Tanggapi soal Orang Gangguan Jiwa yang Dapat Hak Pilih di Pemilu 2019

Mahfud MD Tanggapi soal Orang Gangguan Jiwa yang Dapat Hak Pilih di Pemilu 2019

Berita Politik 0 Comment

Mahfud MD Tanggapi soal Orang Gangguan Jiwa yang Dapat Hak Pilih di Pemilu 2019

 Mahfud MD Tanggapi soal Orang Gangguan Jiwa yang Dapat Hak Pilih di Pemilu 2019

eroerojp.com, Bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mulai bicara masalah orang masalah jiwa yang memperoleh hak pilih di Pemilu.

Hal itu dia berikan lewat account Twitter kepunyaannya, @mohmahfudmd, yang diupload pada Selasa (4/12/2018).

Awalannya, Mahfud MD menjelaskan jika agendanya begitu padat. Paling akhir, dia sudah sempat berkunjung ke Komisi Penentuan Umum (KPU).

Mahfud MD menjelaskan, dari kunjungannya itu dia meyakini Pemilu 2019 akan berjalan baik.

Bacalah juga : Penampakan Suvenir Mewah Pernikahan Priyanka Chopra-Nick Jonas

“Sepanjang hari tempo hari acr padat sekali, sampai tidak sudah sempat lht Twitter. Paling akhir ke @KPU_RI .

Yg menggembirakan, dari kunjungan ke KPU tempo hari sy optimistis Pemilu 2019 akan berjalan baik.

Kesan-kesan sy KPU berlaku profesional, independen-imparsial serta siap dipantau oleh Bawaslu serta oleh publik,” catat Mahfud MD.

Posting itu lalu mendapatkan respon dari netizen yang bertanya masalah orang masalah jiwa yang dimasukkan dalam DPT.

Menyikapi hal itu, Mahfud MD menjelaskan bila inspirasi orang masalah jiwa memperoleh hak pilih di Pemilu adalah sinyal bila KPU tanggap.

“Masalah inspirasi masukkan orang hilang ingatan ke DPT Itu pertanda @KPU_RI tanggap, semua peluang di buka dahulu supaya hak politik WNI dihormati.

Tp stlh direspons oleh publik ya tidak jadi, berarti hrs di-pilah2 dahulu. Itu kan tanggap: siap ajukan inspirasi, siap menyimpan opini publik,” jawab Mahfud MD.

Seseorang netizen sempat juga memberi komentar dengan bertanya apa sikap KPU itu adalah suatu yang tanggap atau reaktif.

Mahfud MD menyebutkan tanggap atau reaktif itu bergantung langkah pandang seorang.

Selanjutnya, Mahfud MD mengutarakan, dibalik kemunduran saat Reformasi, ada perkembangan yang butuh disyukuri, seperti independennya KPU.

“Bergantung cr lihat. Jika sy memandangnya tanggap, tetapi apakah kelirunya reaktif?

Dari beberapa kemunduran saat reformasi, terdapat beberapa perkembangan, diantaranya, @KPU_RI yg berdiri sendiri serta dapat dipantau.

Ini hrs disyukuri. Segi2 negatif reformasi pasti ada, tp lumrah.
Masak, bagus semua?,” papar Mahfud MD.

Dikabarkan awal mulanya dari siaran tvOneNews, Kamis (22/11/2018), komisioner KPU, Viryan Azis menjelaskan jika point yang ditekankan KPU ialah masalah selamatkan hak pilih.

Hal tersebut termasuk juga pada seorang yang menyandang disabilitas mental.

“Satu kali lagi pointnya kita ingin selamatkan hak pilih masyarakat negara, kami selama bulan Oktober tempo hari lakukan semangat membuat perlindungan hak pilih, semangat membuat perlindungan hak pilih itu menempel pada masyarakat negara.”

“Maknanya ialah saat ia masyarakat negara Indonesia selama mempunyai data (diri) akan kita data, jadi ada dua grup tujuan kami yaitu disabilitas mental serta masyarakat yang belumlah mempunyai data kependudukan benar-benar,” tutur Viryan.

Selain itu, dikabarkan Tribunnews, Ketua Komisi Penentuan Umum (KPU) RI, Arief Budiman menuturkan tentang proses pengambilan suara buat pemilik nada di Pemilu 2019 yang menyandang masalah jiwa.

Arief Budiman menjelaskan buat pasien masalah jiwa yang mempunyai hak pilih diharuskan mengikutkan surat info dokter waktu akan memberi suaranya.

“Hal itu telah ada regulasinya, untuk keadaan itu yang sangat diperlukan ialah surat info dokter yang mengatakan seorang mampu memakai hak pilih, selama tidak mengganggu dapat pilih, jika mengganggu ya tidak dapat,” jelas Arief Budiman selesai jadi pembicara dalam Pengaturan Nasional KPU RI di Ecovention Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (17/11/2018).

Arief Budiman menyatakan proses untuk pemilih dengan keadaan semacam itu begitu bermacam bergantung masalah jiwa yang dihadapi serta keadaan semasing tempat.

“Tetap bisa pilih sebab tidak semua yang terganggu kondisinya tidak dapat memastikan pilihan, ada masalah yang tidak pengaruhi potensi pakai hak pilih,” kata Arief Budiman.

“Mekanismenya ikut bermacam sesuai dengan semasing tempat, yang terpenting surat dokter barusan,” tegas Arief Budiman.

Arief Budiman menjelaskan pihaknya siap terima laporan dari penduduk untuk menampung pemilih dengan keperluan spesial semacam itu.

“Prosesnya masih tetap selalu berjalan sebab keadaan pemilih semacam itu berlainan, bisa jadi keadaan saat ini berlainan dengan lima bulan yang akan datang, sesaat ini pemilih dengan keadaan yang penuhi prasyarat kami masukan dalam rincian pemilih,” kata Arief Budiman.

Sama dengan tahun 2014, pasangan Prabowo-Hatta yang dikatakan menang mutlak di TPS spesial Rumah Sakit Jiwa (RSJ) di NTB.

“Pasangan Prabowo menang di RSJ dengan pencapaian 26 nada, sesaat pasangan Jokowi-JK mendapatkan 6 nada,” kata Ruslan, Divisi Pengawasan Panwaslu Kota Mataram, Sabtu (12/7/2014) yang diambil dari Kompas.com.

Didapati, ada sekitar 58 pemilih yang tercatat di TPS spesial RSJ. Akan tetapi, dari jumlahnya itu, sekitar 32 orang memakai hak pilihnya, sesaat 26 orang yang lain tidak.

Ruslan menjelaskan, pasien di TPS spesial ini memakai hak pilihnya tiada didampingi oleh petugas. Meskipun begitu, penerapan pengambilan suara berjalan teratur serta lancar.

Author

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Back to Top