Kemkominfo Siapkan Aturan Hak untuk Dilupakan Lewat Peraturan Menteri

Kemkominfo Siapkan Aturan Hak untuk Dilupakan Lewat Peraturan Menteri

Berita Online 0 Comment

Kemkominfo Siapkan Aturan Hak untuk Dilupakan Lewat Peraturan Menteri

Kemkominfo Siapkan Aturan Hak untuk Dilupakan Lewat Peraturan Menteri

eroerojp.com, Jakarta – Kementerian Komunikasi serta Informatika (Kemkominfo) punya niat untuk memperdalam ketentuan tentang hak untuk dilupakan atau right to be forgotten di internet. Hal tersebut diutarakan Dirjen Aplikasi serta Informatika Semuel Pangerapan di Jakarta, Rabu (31/10/2018), tempo hari.

Ia menjelaskan, ketentuan tentang hak untuk dilupakan di internet ini masih juga dalam step bahasan. Karena itu, Semuel minta opini dari beberapa pemangku kebutuhan untuk mengulas masalah ketentuan itu.

“Masalah right to be forgotten ini butuh kelak ada Ketentuan Menteri (Permen) serta bahasan lebih dalam. Kami perlu input dari rekan-rekan aktivis, kepolisian, serta kejaksaan,” katanya.

Bacalah juga : Baru Saja Dipecat Real Madrid, Julen Lopetegui Siap Kerja Lagi

Nanti, dalam Permen itu akan di uraikan lebih detil tentang ketentuan hak untuk dilupakan di internet itu. Lebih, sedikit negara yang mempunyai ketentuan sama, hingga susah untuk mencari pembanding.

“Jadi, akan dibicarakan kelak info apa yang bisa dilupakan, termasuk juga prosesnya. Ini butuh bahasan, sebab baru ada tiga negara yang menerapkannya jadi belumlah bisa dibanding,” tutur Semuel menuturkan.

Sekarang ini, hak untuk dilupakan sebetulnya telah masuk dalam beberapa produk hukum di Indonesia. Diantaranya dalam Undang Undang Info serta Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam masalah 26 UU ITE dijelaskan jika penyelenggara skema elektronik harus meniadakan info elektronik yang tidak berkaitan. Keinginan itu bisa dikerjakan seorang dengan ketentuan pengadilan.

Paling baru, dalam draft revisi Ketentuan Pemerintah Nomer 82 tahun 2012 mengenai Penyelenggaraan Skema serta Transaksi Elektronik (PSTE), hak untuk dilupakan ada juga menjadi salah satunya masalah.

Lewat masalah 15A, penyelenggaran skema elektronik harus meniadakan info elektronik serta/atau dokumen eletronik yang dibawah kendalinya atas keinginan seorang berdasar pada penentuan pengadilan.

DPR: Hak untuk Dilupakan di UU ITE Tidak Laku Buat Koruptor

Bahasan masalah hak untuk dilupakan ini muncul dalam revisi UU ITE pada 2016. Saat itu, point ini adalah salah satunya pergantian dari ketentuan awal mulanya.

Menyikapi masalah ketentuan ini, Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin menjelaskan hak untuk dilupakan tidak laku untuk beberapa koruptor sebab masalah itu tidak merinci siapapun yang dapat memakai hak itu.

Menurut dia, hak untuk dilupakan cuma laku buat mereka yang terlilit UU ITE serta diputus bebas murni di pengadilan. Selebihnya, mereka yang dinyatakan bersalah sebab masalah korupsi atau kejahatan yang lain tidak memiliki hak meniadakan jejak waktu lalunya di internet.

“(Koruptor) tidak dapat memakai hak untuk dilupakan, agar anak cucunya tahu ia seseorang karuptor,” kata TB Hasanuddin di acara diskusi Dinamika UU ITE Saat Revisi di Jakarta pada 2016.

Walau demikian, hak untuk dilupakan itu belumlah dapat diaplikasikan buat mereka yang diputus bebas murni dalam masalah UU ITE. Masalahnya pemerintah belumlah membuat ketentuan yang mengendalikan pemberlakukan hak itu. Walau sebenarnya, pemkajian mengenai hak untuk dilupakan telah berada di UU ITE Nomer 19 Tahun 2016,

Oleh karenanya, Hasanuddin sudah minta pemerintah membuat ketentuan turunan mengenai right to be forgotten berbentuk ketentuan pemerintah untuk memperjelas aplikasinya. “Kami telah meminta ke mereka (pemerintah),” kata TB Hasanuddin.

Dia sempat juga menyoroti mengenai perusahaan internet yang menjalankan usaha di Indonesia untuk turut melakukan ketentuan mengenai hak untuk dilupakan. “Google serta mesin penelusuran internet yang lain mesti tunduk ketentuan,” katanya.

Menurut TB Hasanuddin, mereka yang dinyatakan bebas murni dalam pengadilan sebab terlilit masalah UU ITE miliki hak supaya nama sebaiknya dipulihkan di ranah internet. Oleh karena itu, search engine Google mesti ingin menjalankan hak itu.

“Google mesti ikuti ketentuan hak untuk dilupakan, Bila tidak (ingin), ya tutup saja,” papar TB Hasanuddin.

Author

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Back to Top