MA Perlu Lakukan Terobosan Hukum Uji Materi PKPU Pencalonan

MA Perlu Lakukan Terobosan Hukum Uji Materi PKPU Pencalonan

Berita Online 0 Comment

MA Perlu Lakukan Terobosan Hukum Uji Materi PKPU Pencalonan

MA Perlu Lakukan Terobosan Hukum Uji Materi PKPU Pencalonan

eroerojp.com, Dosen Kampus Andalas Padang, Charles Simabura, menyampaikan Mahkamah Agung (MA) bisa lakukan terobosan memutuskan uji materi Ketentuan KPU (PKPU) No 14 Tahun 2018 mengenai Penyalonan Perorangan Peserta Pemilu anggota DPD serta PKPU 20 Tahun 2018 mengenai Penyalonan anggota DPR RI, DPRD Propinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota.

Di Masalah 55 Undang-Undang Nomer 24 Tahun 2003 mengenai Mahkamah Konstitusi (MK) dijelaskan Pengujian ketentuan perundang-undangan dibawah undang-undang yang tengah dikerjakan Mahkamah Agung harus dihentikan jika undang-undang sebagai basic pengujian ketentuan itu tengah dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.

Bacalah juga : Rilis Lagu tentang Tik Tok, Bowo Alpenliebe Nyanyi Bareng Rayvelin

Akan tetapi, katanya, MA tidak mesti menanti putusan uji materi Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu yang tengah diolah di Mahkamah Konstitusi (MK).

“MA dapat lakukan terobosan hukum. Syukur-syukur MA lakukan terobosan. Bola saat ini di MA,” tutur Charles Simabura, dalam session diskusi di kantor ICW, Kalibata, Minggu (9/9/2018).

Dia menuturkan, Masalah 4 ayat 2 Undang-Undang mengenai Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan peradilan dikerjakan dengan simpel, cepat, serta cost mudah, bisa jadi dasar MA lakukan terobosan.

Ditambah lagi, didalam Masalah 76 ayat 3 Undang-Undang Pemilu dijelaskan Permintaan pengujian seperti disebut pada ayat (2) diserahkan pada Mahkamah Agung sangat lamban 30 (tiga puluh) hari kerja semenjak Ketentuan KPU diundangkan.

Sedang, Masalah 76 ayat 4 diterangkan, Mahkamah Agung memutuskan penyelesaian pengujian Ketentuan KPU seperti disebut pada ayat (3) sangat lama 30 (tiga puluh) hari kerja semenjak permintaan di terima oleh Mahkamah Agung.

“Masalah 76 ayat 4 UU Pemilu, Judisial Ulasan di MA 30 hari. Buat saya itu Lex Spesialis (Lex Spesialis Derogat Lex Generalis,-red) pada ketetapan Judisial Ulasan di MA,” katanya.

“Masalah 55 UU Nomer 24 Tahun 2003 mengenai MK itu laku umum semua ketentuan perundang-undangan. Tapi buat PKPU itu laku Lex Spesialis, 30 hari karena tingkatan pemilu selalu berjalan,”.

Bila, MA tidak selekasnya memutuskan uji materi berdasar pada Masalah 76 ayat 3 Undang-Undang Pemilu, karena itu MA bisa kehilangan wewenang menguji PKPU. Hal seperti ini, karena batas memutuskan uji materi telah melalui batas waktu.

“Permintaan yang telah melalui masalah hangus. MA tidak memberi putusan apa-apa. MA disebutkan menampik mengadili krn melalui batas waktu, berarti (PKPU,-red) bisa berjalan,” imbuhnya.

Author

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Back to Top